Jl. Gubernur H. A Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, (0711) 310936

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED

Pejabat Struktural
Asisten Bidang Pidana Umum

ASISTEN BIDANG PIDANA UMUM

(Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/02/2011)

Pasal 532

  1. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;
  2. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
  3. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
  5. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
  7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Pasal 534

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas:

  1. Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda;
  2. Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

Seksi Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda melaksanakan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  3. Pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
  4. Menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
  5. Koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 537

Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana tehadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminiasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  3. Pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
  4. Menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
  5. Koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 539

Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminiasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  3. Pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
  4. Menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
  5. Koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum lain;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 541

  1. Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum terdiri dari:
    1. Fungsional Jaksa; dan
    2. Fungsional Lainnya.
  2. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 542

  1. Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jaksa fungsional yang bertugas menangani perkara dan tugas lain berdasarkan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
  3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh jaksa koordinator yang memiliki kompetensi tertentu di bidang tindak pidana umum yang ditunjuk Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang pembentukannya berdasarkan kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi;
  5. Jumlah Kelompok Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 543

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 
Copyright Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 2015