Jl. Gubernur H. A Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, (0711) 310936

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED

Pejabat Struktural
Asisten Bidang Pidana Khusus

ASISTEN BIDANG PIDANA KHUSUS

(Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/02/2011)

Pasal 544

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 544, Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

  1. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan;
  2. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
  3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadminstrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
  4. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;
  5. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 546

Asisten Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

  1. Seksi Penyidikan;
  2. Seksi Penuntutan; dan
  3. Seksi Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 547

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penerimaan, pencarian, pengolahan, dan penganalisaan informasi, laporan dan data tindak pidana khusus;
  2. Penyelidikan dan penyidikan atas perkara tindak pidana khusus dengan melakukan permintaan keterangan, pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan dan lain-lain tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan perkara;
  3. Penyampaian pendapat, pertimbangan dan saran kepada pimpinan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
  4. Penyusunan, pengolahan dan penganalisaan hasil penyelidikan dan penyidikan menjadi berkas perkara;
  5. Penelaahan atas laporan dari Kejaksaan daerah mengenai kegiatan tersebut pada huruf a sampai d Pasal ini.

Pasal 549

Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penuntutan dan upaya hukum biasa terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan pengadministrasian serta pendokumentasiannya.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

  1. Melakukan pra penuntutan, penerimaan hasil penyidikan, tanggung jawab tersangka, barang bukti/sitaan dari penyidik untuk selanjutnya meneliti dan menentukan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan Negeri;
  2. Pengendalian penuntutan, penghentian penuntutan, dan upaya hukum biasa (banding dan kasasi);
  3. Penyiapan usul, saran serta pendapat yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sebagai bahan kebijaksanaan tindakan penuntutan;
  4. Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pra penuntutan dan penuntutan perkara.

Pasal 551

Seksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Seksi Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali) perkara tindak pidana khusus;
  2. Penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti dan hasil dinas perkara tindak pidana khusus;
  3. Pengolahan data perkara tindak pidana khusus dan analisa serta penyajiannya kepada Pimpinan;
  4. Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana khusus;
  5. Melaksanakan kegiatan eksaminasi perkara tindak pidana khusus.

 
Copyright Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 2015