Polling
Bagaimana menurut anda pelayanan di Kejati Sumatera Selatan ?
62.1%
19.4%
3.9%
14.6%
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Jl. Gubernur H. A Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Telp. 30257, (0711) 310936


25/07/2019

Putusan Kasasi Gugatan Perkara Perdata Nomor:147/Pdt.G/2017/PN.Plg

Kasus Posisi :

Putusan Kasasi Perkara Perdata Nomor Register: 268.K/Pdt/2019 Jo No.147/Pdt.G/2017/PN.PLG
Adanya putusan Kasasi terhadap gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara : 268 K/Pdt/2019 Jo
No.147/Pdt.G/2017/PN.Plg dari Penggugat Lestari Mukti Wibowo atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada
Tergugat I Gubernur Sumatera Selatan, Tergugat II PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang dikuasakan kepada Tim Jaksa
Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Tergugat III KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero),
serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan No : 091 J /SKK/Eks-0100/HK.02/IV/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Subsitusi dari
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-3974/N.6/Gp/08/2017 tanggal 31
Agustus 2017.

 

  •  Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Lestari Mukti Wibowo melalui Kuasa Hukumnya Syahrul Senan, SH selaku
Pengugat mendafkarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Palembang. Penggugat berkeberatan atas penguasaan
lahan milik Penggugat seluas 17.885 M 2 yang terletak di RT.29 RW.07 Keluruhan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu
I Palembang yang dikuasai oleh Tergugat I Gubernur Sumatersa Selatan dan dipasangnya tiang pemancangan paku
bumi oleh Tergugat III KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero)atas perintah Tergugat II PT Bukit Asam (Persero)
Tbk.
Dalam surat gugatannya tersebut, Penguggat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Palembang memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di RT.29 RW.07 Keluruhan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan-Persil no.1048 atas nama Lestari Mukti Wibowo seluas 17.885 M 2 adalah
pemilik yang sah.
4. Menyatakan sah dan berharga surat/dokumen kepemilikan objek tanah yang terungkap dalam perkara ini untuk
dan atas nama Lestari Mukti Wibowo.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renten membayar denda kerusakan bentuk dan kondisi tanah, akibat
penanaman paku bumi akibat yang dilakukan Tergugat III sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus
juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan objek sengketa tersebut
dan diserahan kepada Penggugat, tanpa dibebani beban apapun.
7. Menghukum ParaTergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
per hari apabila terlambat menyerahkan tanah objek perkara ini dan/ atau uang denda kerusakan tanah kepada
Penggugat.

  • Fakta Sidang

1. Atas Gugagatan dari Penggugat tersebut, pada tanggal 11 Desember 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Palembang memutuskan :
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah).
2. Atas Putusan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Pengugat melakukan upaya hukum Banding.
Terhadap upaya hukum banding dari Pengugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan
:
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 147/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 11 Desember
2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Atas Putusan Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi.
Terhadap upaya hukum Kasasi dari Pengugat tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
memutuskan :
- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Lestari Mukti Wibowo, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).
Dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Penggugat tidak
dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas obyek sengketa yang bedasarkan bukti tertulis, dan obyek sengketa
adalah tergolong pada tanah yang dikuasai oleh Negara sehingga berlaku ketentuan Pasal 2 Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi kepentingan
Umum, oleh karena itu Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Gubernur selaku
Kepala Daerah berwenang untuk mengatur peruntukan tanah negara terhadap obyek sengketa yang dipergunakan
sebagai sarana dan prasarana pembangunan yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

  • Kesimpulan

Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka perkara perdata Nomor Register Perkara : 268
K/Pdt/2019 Jo No.147/Pdt.G/2017/PN.Plg telah memiliki kekuatan hukum tetap.